ICW Temukan Dana Pemerintah Untuk Influencer Sejak 2017, Bayar Influencer Buat Apa?

Fitri Tamara 0
dana influencer dari pemerintah

Dana yang sangat besar yaitu Rp90 Milyar adalah anggaran belanja Pemerintah RI bayar influencer mulai 2017 hingga 2020 ini, diambil ICW (Indonesian Corruption Watch) dari LPSE (layanan pengadaan secara elektronik).

Menkominfo Johnny G Plate mengatakan tidak mengetahui hal ini, dan berkata ada program Menkominfo yang memang melibatkan influencer bernama GERAKAN NASIONAL SIBERKREASI di 2018 lalu, yang mana adalah coaching clinic untuk melatih anak muda yang berminat menjadi influencer.

Saat itulah maka pemerintah membayar influencer untuk berikan pelatihan dan menurutnya anggaran untuk melakukan ini adalah sekitar Rp10 Milyar untuk kementeriannya..

“Literasi digital membutuhkan banyak influencer yang mengerti tentang transformasi digital dan kegiatan literasi digital tersebut berlangsung terus sampai sekarang bahkan lebih agresif,” katanya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan, ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader dalam melakukan pencarian anggaran di LPSE.

Hasilnya, terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut sejak 2017.

Pada 2017, ada 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 17,68 miliar. Lalu, jumlahnya meningkat pesat menjadi Rp 56,55 miliar untuk 15 paket pengadaan pada 2018. Pada tahun selanjutnya, jumlahnya menurun ke angka Rp 6,67 miliar untuk 13 paket pengadaan.

Terakhir, di tahun 2020 ini, sudah ada 9,53 miliar yang dihabiskan untuk 7 paket pengadaan. Instansi yang paling banyak menghabiskan anggaran untuk influencer adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 22 paket dan anggaran Rp 77,6 miliar.

Selanjutnya secara berturut-turut ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 10,83 Miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1,6 Miliar, Kementerian Perhubungan Rp 195,8 juta serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 150 juta.

Kekuatiran Masyarakat Di Balik Pemerintah Menggunakan Influencer

Masyarakat Indonesia tentu kuatir untuk pemerintah menggunakan influencer untuk menggiring opini dan menutupi topik yang seharusnya diblow up ke publik, jadinya karena si influencer ini punya peran KOL atau key opinion leader di masyarakat, jadinya masyarakat malah mengikuti apa yang dikatakan si influencer ini.

Misalnya ada isu korupsi besar yang seharusnya menjadi perhatian bersama, dalam contoh kasus fiktif ini bisa jadi pemerintah membayar KOL untuk melakukan 2 opsi:

  1. menggiring opini masyarakat seputar kasus ini seperti yang diinginkan pemerintah , atau
  2. menutupi dengan kasus atau topik lain sesuai dengan influencer tersebut punyai sehingga kasus korupsi tadi akhirnya tertutupi

Itulah mengapa dibutuhkan banyak orang untuk mengawasi sebuah pemerintahan di negara demokratis, supaya menjadi sehat bernegara & demokratis.

 

Tags:

Fitri Tamara

Hobi menulis, suka dengan pembahasan teknologi dan aplikasi smartphone. Sempat menjadi penulis untuk sejumlah website, dan kini menjadi kontributor di Ulasku.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published.