Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi Oposisi Alternatif & Gerakan “Selamatkan Indonesia”

Fitri Tamara 0

Hari ini ada deklarasi KAMI yang merupakan alternatif oposisi di era Jokowi ini. Negara demokrasi penting untuk memiliki oposisi sehingga tetap ada kritik membangun kepada pemerintah untuk tetap berada di jalur yang benar.

KAMI adalah singkatan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Bila dilihat dari namanya sih cukup demokratis dan sepertinya masih mementingkan nasional Indonesia dan bukannya kelompok tertentu.

Mereka ada 8 point tuntutan kepada presiden Jokowi.

8 point tuntutan Deklarasi KAMI kepada Jokowi

“Maklumat Menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator. Memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, termasuk sumber daya alam,” ujar Din Syamsudin.

Berikut ke-delapan poin tersebut:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Hadir juga beberapa tokoh untuk mendukung acara ini, yakni Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Titiek Soeharto, Bachtiar Chamsyah, Rochmat Wahab, Rocky Gerung, Refly Harun, Hafid Abbas, Chusnul Mariyah dan tokoh lainnya serta disebutkan hadir juga Dubes Palestina dan Amien Rais.

Khususnya nama terakhir, dari tokoh- tokohnya saja Anda sudah bisa melihat dari kubu mana, agenda politiknya, dan kesannya.

TANGGAPAN

Sepertinya tidak terlalu signifikan , dan tidak ada isu khusus yang baru. Seolah- olah melemparkan semua tanggung jawab kepada pemerintah.

Idealnya sih pemerintah bukan menjadi figur untuk menyelamatkan rakyatnya, di negara demokratis idealnya rakyat bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi berbagai masalah.

Jadi tuntutan mereka untuk ‘dilayani’ pemerintah sepertinya mewakili hanya untuk kelompok mereka saja yang memakai kata ‘Indonesia’ dan rakyat Indonesia.

Tuntutan lain misalnya seputar covid19, itu masih masuk akal. Seputar resesi juga masih masuk akal.

Untuk tuntutan urusan praktik hukum ini yang memang agak sulit karena dari dulu hingga sekarang di Indonesia sepertinya telah mengakar praktik hukum yang menyimpang ini dari atas sampai bawah, dan hanya segelintir orang yang sepertinya melakukan dengan benar & seperti seharusnya.

Intinya sepertinya deklarasi KAMI hari ini di Tugu Proklamasi hari ini punya 8 tuntutan yang menyuarakan hatinya, dan tidak mewakili masyarakat Indonesia sepenuhnya. Setidaknya sebagian dari yang mereka katakan ada benarnya. Idealnya deklarasi ini seharusnya membawa bantuan, support, perubahan, kritik positif yang nyata dan relevan dengan kondisi & fakta, bukan menurut edisi mereka yang fokus kepada masalah, namun juga memberikan solusi yang actionable di lapangan.

Tags:

Fitri Tamara

Hobi menulis, suka dengan pembahasan teknologi dan aplikasi smartphone. Sempat menjadi penulis untuk sejumlah website, dan kini menjadi kontributor di Ulasku.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published.